Perbedaan antara biaya dan beban

Perbedaan antara biaya dan beban adalah :

Biaya : ( Cost ) adalah seduatu yang kita keluarkan atau kita korbankan dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan atau manfaat secara ekonomis dimasa mendatang.
Misalnya untuk pembelian aktiva tetap, dengan mengeluarkan uang untuk pembelian aktiva tetap ini, maka akun kas yang kita keluarkan sedangkan efek atau dampak dari pembelian aktiva ini akan mengharapkan adanya manfaat ekonomis ( benefit) dari aktiva tersebut dimasa yang akan datang.

Beban ( expense) : sesuatu yang kita korbankan atau keluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan
misalnya  beban listrik, beban air, beban penyusutan

Hidup Terkekang by Panbers ( Official Video )

Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi

BAB I

AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

I.          LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI BAHASA BISNIS

Dalam sebuah siklus Akuntansi Keuangan , kegiatan alur kerja akuntansi diakhiri pada proses pembuatan Laporan Keuangan.  Laporan Keuangan daru suatu perusahaan secara umum dapat digunakan pada pihak intern dan pihak extern.

Para pemakai Laporan Keuangan meliputi investor saat ini dan investor potensial, karyawan , pemberi pinjaman lainnya, pemasok , pelanggan, pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan akan laporan keuangan dari sebuah entitas. Adapun kebutuhan menggunakan laporan ini untuk memenuhi akan sebuah informasi yang berbeda antar satu pihak dengan pihak lainnya, seperti :

a.       Penanan modal : Membutuhkan informasi untuk membantu dalam mementukan apakah harus membeli , menahan atau menjual investasi mereka. Para pemegang saham akan tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

b.      Karyawan dan serikat pekerja : Tertarik pada informasi keuangan terutama untuk mempelajari seberapa besar stabilidas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertark dengan informasi yang sekiranya memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa , manfaat pension dan kesempatan kerja.

c.       Pemasok : Tertarik dengan informasi keuangan yang sekiranya akan memberikan gambaran tentang kekuatan ekonomi dari sebuah entitas dan memberikan keputusan apakah jumlah terutang akan dibayar tepat waktu atau memberikan kelonggaran kredit pembayaran.

d.      Pelanggan : Merasa berkepentingan dengan informasi keuangan terutama tentang kelangsungan hidup perusahaan , terutama dalam hal perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

e.      Pemerintah : Merasa berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktifitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktifitas perusahaan dalam menetapkan kebijakan pajak dan sebagian dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan data statistic lainnya.

f.        Masyarakat lainnya : Merasa tertarik dan berkepentingan mengenai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada pemasok dan pekerja local. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktifitasnya

Sehingga Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Juga dalam hal ini Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam satu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada satu periode tertentu.

    Keterkaitan antara akuntansi dengan bagian lain dalam fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan dan distribusi di masa mendatang akan semakin banyak. Hal ini terkait fungsi akuntansi sebagai penghasil informasi yang digunakan oleh para pengguna. Dimasa yang akan dating profesi akuntansi akan menjadi satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh semua pihak.

Intinya, Akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa bisnis karena akuntansi adalah suatu alat mengkomunikasikan seluruh  informasi yang berkaitan bisnis atau kegiatan keekonomian dari sebuah entitas

II.        AKUNTANSI KEUANGAN

Seperti telah diuraikan diatas bahwa Akuntansi Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan Laporan Keangan. Yang mana Lapora Keuangan ini pada akhirnya akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh para pihak yang membutuhkannya. Para pihak yang membutuhkan ini bisa pihak internal maupun pihak eksternal, yang akan mempelajari Laporan tersebut dan mengambil kesimpulan.

Karakteristik dari kegiatan Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian seluruh informasi keuangan dari suatu entitas kepada para pihak yang membutuhkan.

Tujuan Laporan Keuangan menurut PSAK I ( revisi 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut :

1.       Laporan Posisi Keuangan : laporan yang sistematis dari aset, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun.

2.       Laporan Laba Rugi Komprehensif : ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.

3.       Laporan Arus Kas : dengan adanya laporan ini , pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas , struktur keuangan ( termasuk liquiditas dan solvabilitas ) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dimasa datang.

4.       Laporan Perubahan Equitas : laporan yang menunjukkan perubahan equitas dalam periode tertentu.

5.       Catatan atas Laporan Keuangan ; Merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atas rincian pada rekening yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai rekening yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

III.      AKUNTANSI KEUANGAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Ekonomi adalah aktifitas dan upaya dari sekelompok manusia dalam memnuhi ebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi mendasari aktifitas manusia tersebut.

Investor dan kreditur sebagai pemilik sumber daya dalam hal ini dana atau yang bersifat moneter, berusaha dan mengoptimalkan hasil pengembalian dari investasinya.

Informasi Akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pemakai yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu entitas atau unit usaha. Berdasarkan informasi tersebut kreditur dapat menyalurkan kreditnya pada entitas yang dapat mengembalikan dananya dan memberikan imbalan berupa bunga.

   

    Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada Standar Akuntansi  yang berkualitas, serta praktik tata kelola yang baik. Standar Akuntansi yang berkualitas dapat dicapai jika memiliki kerangka konseptual yang berkualitas.

IV.     STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk tujuan umum disusn dan dilaporkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi.

Standar Akuntansi berisikan pedoman penyusuanan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri dari kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi.

Kerangka konseptual berisikan :

a.       Tujuan

b.      Komponen Laporan

c.       Karakteristik kualitatif

d.      Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) berisikan pedoman untuk:

a.       Penyusunan Laporan

b.      Pengaturan transaksi

c.       Komponen tertentu dalam laporan keuangan

Standar Akuntansi yang ada di Indonesia terdiri dari empat standar yaitu :

a.       Standar Akuntansi Keuangan

b.      Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

c.       Standar Akuntansi Keuangan Syariah

d.      Standar Akuntansi Pemerintaha

V.       PERKEMBANGAN IFRS DAN IASB

Standar Akuntansi International atau International Financing Reporting Standard (IFRS) sebelumnya bernama International Accounting Standard . IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee ( IASC).

      Pada tahun 2001, IASC berganti nama menjadi IASB ( International Accounting Standard Board) membuat sebuah standar baru yang diberi nama IFRS. Dengan demikian IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standard Interpretation Committee ( SIC ) dan International Financing Reporting Interptetation Committee ( IFRIC)

               

                Tujuan IASB adalah sebagai berikut :

a.       Untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang dapat dipahami dan diterapkan secara international yang diperlukan sebagai prasyarat dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan dapat dibandingkan.

b.      Untuk mempromosikan penggunaan standar kepada para pengguna.

c.       Untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dari berbagai Negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai Standar AKuntansi yang berkualitas.

               

VI.     KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

       Adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dan hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual ditujukan untuk :

1.       Penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugas

2.       Penyusunan Laporan Keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam akuntansi keuangan.

3.       Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

4.       Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung conceptual framework IAS. Bahkan PSAK mencantumkan kerangka konseptual dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar para pembaca dapat memahami secara utuh karena memiliki dua versi bahasa.

Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Bila terjadi pertentangan antara ketentuan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan kerangka konseptual maka ketentuan dalam standar akuntansi keuangan lebih diutamakan.

      

       Kerangka Konseptual menurut PSAK terdiri dari :

a.       Pengguna Laporan Keuangan

b.      Tujuan Laporan Keuangan

c.       Asumsi Dasar

d.      Karakteristik Kualitatif

e.      Konsep pengakuan dan pengukuran unsure Laporan Keuangan

f.        Konsep pemeliharaan modal

Karakteristik kualiitatif informasi akuntansi

Karakteristik  kualitatif dari laporan keuangan adalah :

a.       Relevan : Informasi yang tersaji, harus benar-benar dapat membantu pemakai laporan

b.      Understandability : Informasi yang tersaji bukan saja penting tetapi harus mudah dipahami oleh para pemakai laporan

c.       Verifiability : Laporan yang tersaji dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang dan menghasilkan pendapat yang sama.

d.      Netrality : Laporan yang tersaji , harus bersifat netral dan tidak mementingkan pihak tertentu.

e.      Timelines : Laporan yang tersaji harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada waktu yang tepat.

f.        Comparability : Laporan yang tersaji harus dapat dibandingkan artinya. Laporan tersebut harus memiliki prinsip yang sama untuk satu perusahaan maupun perusahaan lainnya.

g.       Completeness : Laporan yang tersaji harus mencakup kebutuhan yang cukup untuk para pemakai yang berguna dalam mengambil keputusan.

Sumber Pustaka

1.       Dwi Martani, AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH Berbasis PSAK , Penerbit Salemba Empat, 2013

2.       Raja Adri Satriawan Surya, AKUNTANSI KEUANGAN versi IFRS, Penerbit Graha Ilmu,2013

3.       www.iaigobal.or.id

Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi

BAB I

AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

I.          LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI BAHASA BISNIS

Dalam sebuah siklus Akuntansi Keuangan , kegiatan alur kerja akuntansi diakhiri pada proses pembuatan Laporan Keuangan.  Laporan Keuangan daru suatu perusahaan secara umum dapat digunakan pada pihak intern dan pihak extern.

Para pemakai Laporan Keuangan meliputi investor saat ini dan investor potensial, karyawan , pemberi pinjaman lainnya, pemasok , pelanggan, pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan akan laporan keuangan dari sebuah entitas. Adapun kebutuhan menggunakan laporan ini untuk memenuhi akan sebuah informasi yang berbeda antar satu pihak dengan pihak lainnya, seperti :

a.       Penanan modal : Membutuhkan informasi untuk membantu dalam mementukan apakah harus membeli , menahan atau menjual investasi mereka. Para pemegang saham akan tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

b.      Karyawan dan serikat pekerja : Tertarik pada informasi keuangan terutama untuk mempelajari seberapa besar stabilidas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertark dengan informasi yang sekiranya memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa , manfaat pension dan kesempatan kerja.

c.       Pemasok : Tertarik dengan informasi keuangan yang sekiranya akan memberikan gambaran tentang kekuatan ekonomi dari sebuah entitas dan memberikan keputusan apakah jumlah terutang akan dibayar tepat waktu atau memberikan kelonggaran kredit pembayaran.

d.      Pelanggan : Merasa berkepentingan dengan informasi keuangan terutama tentang kelangsungan hidup perusahaan , terutama dalam hal perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.

e.      Pemerintah : Merasa berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktifitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktifitas perusahaan dalam menetapkan kebijakan pajak dan sebagian dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan data statistic lainnya.

f.        Masyarakat lainnya : Merasa tertarik dan berkepentingan mengenai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada pemasok dan pekerja local. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktifitasnya

Sehingga Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Juga dalam hal ini Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam satu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada satu periode tertentu.

    Keterkaitan antara akuntansi dengan bagian lain dalam fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan dan distribusi di masa mendatang akan semakin banyak. Hal ini terkait fungsi akuntansi sebagai penghasil informasi yang digunakan oleh para pengguna. Dimasa yang akan dating profesi akuntansi akan menjadi satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh semua pihak.

Intinya, Akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa bisnis karena akuntansi adalah suatu alat mengkomunikasikan seluruh  informasi yang berkaitan bisnis atau kegiatan keekonomian dari sebuah entitas

II.        AKUNTANSI KEUANGAN

Seperti telah diuraikan diatas bahwa Akuntansi Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan Laporan Keangan. Yang mana Lapora Keuangan ini pada akhirnya akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh para pihak yang membutuhkannya. Para pihak yang membutuhkan ini bisa pihak internal maupun pihak eksternal, yang akan mempelajari Laporan tersebut dan mengambil kesimpulan.

Karakteristik dari kegiatan Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian seluruh informasi keuangan dari suatu entitas kepada para pihak yang membutuhkan.

Tujuan Laporan Keuangan menurut PSAK I ( revisi 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut :

1.       Laporan Posisi Keuangan : laporan yang sistematis dari aset, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun.

2.       Laporan Laba Rugi Komprehensif : ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.

3.       Laporan Arus Kas : dengan adanya laporan ini , pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas , struktur keuangan ( termasuk liquiditas dan solvabilitas ) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dimasa datang.

4.       Laporan Perubahan Equitas : laporan yang menunjukkan perubahan equitas dalam periode tertentu.

5.       Catatan atas Laporan Keuangan ; Merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atas rincian pada rekening yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai rekening yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

III.      AKUNTANSI KEUANGAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Ekonomi adalah aktifitas dan upaya dari sekelompok manusia dalam memnuhi ebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi mendasari aktifitas manusia tersebut.

Investor dan kreditur sebagai pemilik sumber daya dalam hal ini dana atau yang bersifat moneter, berusaha dan mengoptimalkan hasil pengembalian dari investasinya.

Informasi Akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pemakai yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu entitas atau unit usaha. Berdasarkan informasi tersebut kreditur dapat menyalurkan kreditnya pada entitas yang dapat mengembalikan dananya dan memberikan imbalan berupa bunga.

   

    Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada Standar Akuntansi  yang berkualitas, serta praktik tata kelola yang baik. Standar Akuntansi yang berkualitas dapat dicapai jika memiliki kerangka konseptual yang berkualitas.

IV.     STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk tujuan umum disusn dan dilaporkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi.

Standar Akuntansi berisikan pedoman penyusuanan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri dari kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi.

Kerangka konseptual berisikan :

a.       Tujuan

b.      Komponen Laporan

c.       Karakteristik kualitatif

d.      Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) berisikan pedoman untuk:

a.       Penyusunan Laporan

b.      Pengaturan transaksi

c.       Komponen tertentu dalam laporan keuangan

Standar Akuntansi yang ada di Indonesia terdiri dari empat standar yaitu :

a.       Standar Akuntansi Keuangan

b.      Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

c.       Standar Akuntansi Keuangan Syariah

d.      Standar Akuntansi Pemerintaha

V.       PERKEMBANGAN IFRS DAN IASB

Standar Akuntansi International atau International Financing Reporting Standard (IFRS) sebelumnya bernama International Accounting Standard . IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee ( IASC).

      Pada tahun 2001, IASC berganti nama menjadi IASB ( International Accounting Standard Board) membuat sebuah standar baru yang diberi nama IFRS. Dengan demikian IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standard Interpretation Committee ( SIC ) dan International Financing Reporting Interptetation Committee ( IFRIC)

               

                Tujuan IASB adalah sebagai berikut :

a.       Untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang dapat dipahami dan diterapkan secara international yang diperlukan sebagai prasyarat dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan dapat dibandingkan.

b.      Untuk mempromosikan penggunaan standar kepada para pengguna.

c.       Untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dari berbagai Negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai Standar AKuntansi yang berkualitas.

               

VI.     KERANGKA DASAR PENYAJIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

       Adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dan hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual ditujukan untuk :

1.       Penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugas

2.       Penyusunan Laporan Keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam akuntansi keuangan.

3.       Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

4.       Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung conceptual framework IAS. Bahkan PSAK mencantumkan kerangka konseptual dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar para pembaca dapat memahami secara utuh karena memiliki dua versi bahasa.

Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Bila terjadi pertentangan antara ketentuan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan kerangka konseptual maka ketentuan dalam standar akuntansi keuangan lebih diutamakan.

      

       Kerangka Konseptual menurut PSAK terdiri dari :

a.       Pengguna Laporan Keuangan

b.      Tujuan Laporan Keuangan

c.       Asumsi Dasar

d.      Karakteristik Kualitatif

e.      Konsep pengakuan dan pengukuran unsure Laporan Keuangan

f.        Konsep pemeliharaan modal

Karakteristik kualiitatif informasi akuntansi

Karakteristik  kualitatif dari laporan keuangan adalah :

a.       Relevan : Informasi yang tersaji, harus benar-benar dapat membantu pemakai laporan

b.      Understandability : Informasi yang tersaji bukan saja penting tetapi harus mudah dipahami oleh para pemakai laporan

c.       Verifiability : Laporan yang tersaji dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang dan menghasilkan pendapat yang sama.

d.      Netrality : Laporan yang tersaji , harus bersifat netral dan tidak mementingkan pihak tertentu.

e.      Timelines : Laporan yang tersaji harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada waktu yang tepat.

f.        Comparability : Laporan yang tersaji harus dapat dibandingkan artinya. Laporan tersebut harus memiliki prinsip yang sama untuk satu perusahaan maupun perusahaan lainnya.

g.       Completeness : Laporan yang tersaji harus mencakup kebutuhan yang cukup untuk para pemakai yang berguna dalam mengambil keputusan.

Sumber Pustaka

1.       Dwi Martani, AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH Berbasis PSAK , Penerbit Salemba Empat, 2013

2.       Raja Adri Satriawan Surya, AKUNTANSI KEUANGAN versi IFRS, Penerbit Graha Ilmu,2013

3.       www.iaigobal.or.id

PTKP Tahun Pajak 2013

PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan atau pendapatan yang menjadi batasan untuk tidak kena pajak bagi Wajip Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan atau pendapatan bersih ( penghasilan netto) WPOP jumlahnya di bawah PTKP maka baginya tidak terkana pajak.


Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Rp. 24.300.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi ( Tidak Kawin ) ( TK)
2. Rp. 2.025.000 adalah Wajib Pajak berstatus nikah dan belum memiliki anak ( K0)
3. Rp. 2.025.000 adalah Tambahan untuk 1 anak dan maksimum adalah tiga anak

Sehingga matriks dari uraian diatas adalah :
PTKP Tidak kawin ( TK ) = Rp. 24.300.000
PTKP Kawin ( belum punya anak /K0) = Rp. 24.300.000 + Rp. 2.025.000 = Rp. 26.325.000
PTKP Kawin dengan 1 anak ( K1 ) = Rp. 24.300.000 + Rp. 2.025.000 + Rp. 2.025.000 = Rp.28.350.000
PTKP Kawin dengan 2 anak (K2) = Rp, 24.300.000 + Rp. 2.025.000 + Rp. 2.025.000 + Rp. 2.025.000  = Rp. 30.375.000
PTKP Kawin dengan 3 anak ( K3) = Rp.24.300.000 + Rp.2.025.00 + Rp.2.025.000 + Rp. 2.025.000 + Rp. 2.025.000 = 32.400.000

Jika Isteri bekerja tetapi tempat bekerja berbeda dengan tempat suami bekerja maka:
1. PTKP untuk istri yang bekerja pada satu tempat pemberi kerja TIDAK DIGABUNG dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami HANYA yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja.

jadi penghitungan PTKP nya menjadi :
1. K/I/0 ( Kawin , Istri Bekerja, dan belum punya anak ) : Rp, 24.300.000 + Rp.24.300.000+ Rp.2.025.000 = Rp. 50.625.000
2. K/I/1 ( Kawin,Istri Bekerja dan Anak 1 ) : Rp. 24.300.000 + 24.300.000 + Rp.2.025.000 + Rp.2.025.000 = Rp.52.650.000
3.K/I/2 ( Kawin,Istri Bekerja dan Anak 2 ) : Rp.24.300.000 + Rp.24.300.000 + Rp.2.025.000 + Rp.2.025.000 + Rp.2.025.000 = Rp.54.657.000
4. K/I/3 ( kawin, Istri bekerja dan Anak 3 ): Rp. 24.300.000 + Rp.24.300.000 + Rp.2.025.000 + Rp.2.025.000 + Rp. 2.025.000  + Rp.2.025.000 = Rp.56.700.000

Code of Professional Conduct AICPA

Kode Perilaku Profesional AICPA

1. Principles of profesional conduct : prinsip-prinsip perilaku profesional) yaitu standar ideal dari perilaku etis yang dapat dalam terminologi filosofi dan membantu praktisi memahami perilaku ideal dari akuntan publik.

2. Rules of conduct ( peraturan perilaku) yaitu standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus. rules of conduct merupakan suatu keharusan.

3. Interpretation of the rules of conduct ( interpretasi peraturan perilaku) yaitu interpretasi formal dari peraturan perilaku untuk menjawab pertanyaan yang sering timbul tentang peraturan perilaku. Interpretasi tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.

4. Ethical rulings ( ketetapan etika) yaitu memberikan petunjuk yang lebih detail bagi para praktisi tentang interpretasi dari peraturan perilaku untuk pertanyaan yang tidak sering timbul.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK

YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :
 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
(2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6 

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7 

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8 

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10 

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:
1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
LYDIA SILVANNA DJAMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK

YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

I. UMUM

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
b. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Tahun Pajak menurut ketentuan umum perpajakan adalah sama dengan tahun kalender. Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, Tahun Pajak ditentukan berdasarkan tahun buku yang didalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun buku tersebut. Misalnya, Jika tahun buku Wajib Pajak dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 maka tahun buku tersebut berarti Tahun Pajak 2013 karena memenuhi 6 (enam) bulan pertama dari tahun 2013. Contoh penentuan peredaran bruto: Rajesh merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut:
a. Pasar A sebesar Rp80.000.000,00;
b. Pasar B sebesar Rp250.000.000,00;
c. Pasar C sebesar Rp400.000.000,00.
Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp730.000.000,00 (Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00).

Ayat (3) Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

 Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh penentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final: CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013), memiliki peredaran bruto sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1% (satu persen), karena peredaran bruto CV Andik pada Tahun Pajak 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2), pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik sampai dengan bulan Desember 2014 (akhir Tahun Pajak 2014) tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).

Ayat (4) Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (3), pada bulan Januari sampai dengan Desember 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka penghasilan yang diperoleh CV Andik pada tahun 2015 (tahun berikutnya), dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pada bulan Agustus 2014 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan gerabah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2014 dihitung sebagai berikut: Pajak Penghasilan yang bersifat final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00

Pasal 5

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh perlakuan kompensasi kerugian: Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung sampai dengan Tahun Pajak 2015. Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya.

-
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh penentuan peredaran bruto sebagai dasar dikenainya Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah ini, dalam hal:
a. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
b. Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada bulan sebelum bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
c. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, untuk Tahun Pajak pertama,
adalah sebagai berikut:
1) PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/5 = Rp360.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

2) PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

3) Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan adalah: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00 Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5424

Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik dan Jurnal Koreksi

JURNAL PENYESUAIAN, PENUTUP, PEMBALIK DAN KOREKSI

1.       JURNAL PENYESUAIAN ( ADJUSTMENT ENTRIES)

Apa yang dimaksud dengan Jurnal Penyesuaian ? Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode, biasanya pada saat pembuatan laporan tahunan.  Jurnal ini dibuat dan disiapkan pada saat kita menerima informasi baru atas sesuatu jenis kegiatan atau akun tertentu, dan laporan ini mempengaruhi nilai dari rekening-rekening ( akun-akun) tertentu tersebut.

Adapun rekening-rekening ( akun-akun) yang biasa mengalami penyesuaian adalah :

a.       Allowance for Bad Debt

b.      Suplies

c.       Merchandise Inventory

d.      Accumulation Depreciation

e.      Prepaid Incurance

f.        Prepaid Rent

Contoh soal :

Allowance for Bad Debt               

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai saldo yang tersaji pada neraca saldo adalah Rp.10.000.000, akan tetapi menurut informasi dari bagian penagihan, ada perkiraan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 5% dari nilai Account Receivable ( misalkan Nilai Saldo Account Receivable yang tersaji pada Neraca Saldo adalah sebesar Rp.12.500.000), maka Allowance for bad debt harus ditambah sebesar 5% x Rp.12.500.000 = Rp.625.000.

Maka Jurnal penyesuaiannya adalah :

Bad Debt Expense           Rp.  625.000

Allowance for Bad Debt                                Rp.   625.000                                      

Suplies

Pada tanggal 02 Januari  2012 nilai saldo yang tersaji pada neraca saldo adalah Rp.5.000.000, dan menurut informasi dari bagian umum jumlah supplies yang tersedia adalah Rp. 4.000.000.

Maka disini yang menjadi titik permasalahan adalah mencari selisih antara Nilai awal dan nilai akhir pada saat pembuatan laporan keuangan.

Jika diperhartikan, Nilai awal adalah Rp. 5.000.000 dan nilai akhir adalah Rp. 4.000.000, maka terjadi selisih Rp. 1.000.000. Nilai Rp. 1.000.000 ini adalah beban pemakaian Suplies tersebut.

Maka jurnal penyesuaiannya adalah :

Suplies Expense                               Rp. 1.000.000

                                Suplies                  Rp. 1.000.000

Merchandise inventory

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai saldo yang tersaji pada neraca saldo adalah Rp.30.000.000, akan tetapi menurut informasi dari bagian gudang, nilai yang seharusnya ada adalah Rp. 44.500.000.

Maka tindakan yang harus dilakukan sebelum pembuatan Laporan keuangan adalah membuat jurnal penyesuaian untuk akun Merchandise inventory ini, dengan maksud menghapus atau menghilangkan nilai yang lama dan menimbulkan nilai yang baru atau nilai yang sebenarnya ada.

Adapun jurnal tersebut adalah :

Langkah Pertama : ( menghapuskan nilai yang lama)

Income Summary            Rp. 30.000.000

                Merchandise Inventory                                Rp.30.000.000

Langkah ke dua : ( menimbulkan nilai yang baru)

Merchandise Inventory                Rp. 44.500.000

                Income Summary                            Rp. 44.500.000

Accumulation Depreciation

Pada tanggal 31 Desember 2012, diperoleh data sebagai berikut :

a.       Penyusutan untuk Gedung untuk tahun 2012 adalah Rp.  2.500.000

b.      Penyusutan untuk Kendaraan untuk tahun 2012 adalah Rp. 1.500.000

c.       Penyusutan untuk Mesin untuk tahun 2012 adalah Rp. 1.100.000

Maka jurnal penyesuaiannya adalah :

a.       Jurnal Penyesuaian untuk Penyusutan Gedung untuk tahun 2012 adalah :

Depreciation Expense of Building            Rp.2.500.000

               Accumulation Depreciation of Building                   Rp. 2.500.000

b.      Jurnal Penyesuaian untuk Penyusutan Kendaraan  untuk tahun 2012 adalah :

Depreciation Expense of Vehicle             Rp.1.500.000

               Accumulation Depreciation of Vehicle                    Rp. 1.500.000

c.       Jurnal Penyesuaian untuk Penyusutan Mesin  untuk tahun 2012 adalah :

Depreciation Expense of Machine          Rp.1.500.000

               Accumulation Depreciation of Machine                 Rp. 1.500.000

Untuk lebih jelas pembahasan tentang Aktiva tetap dan penyusutannya, akan di bahas pada bab tersendiri pada buku ini.

Prepaid Insurance dan Prepaid Rent

1.       Sebagai informasi, pada tanggal 2 Februari 2012, perusahaan mendaftarkan seluruh karyawannya pada sebuah kantor asuransi dengan pembayaran premi dimuka sebesar Rp.11.500.000 dan pada tanggal 3 Maret 2012 perusahaan membayar sewa untuk kendaraan dinas dengan pembayaran premi di muka sebesar Rp. 15.000.000.

Maka jurnal penyesuaian untuk kasus diatas adalah sebagai berikut :

a.       Jurnal penyesuaian untuk Prepaid Insurance

Kita perhatikan, pembayaran premi untuk asuransi adalah tanggal 2 Februari 2012, sedangkan pembuatan laporan keuangan adalah pada tanggal 31 Desember 2012, maka ada masa guna selama 11 bulan ( 2 Februari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), maka jurnal penyesuaiannya adalah :

( 11/12) x Rp. 11.500.000 = Rp. 10.541.667

Insurance Expense                  Rp. 10.541.667

                        Prepaid Insurance                           Rp. 10.541.667

b.      Jurnal penyesuaian untuk Prepaid Rent

Kita perhatikan juga, pembayaran premi untuk sewa adalah pada tanggal 3 Maret 2012, maka ada masa pakai dan masa guna selama 10 Bulan yaitu dari tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Maka jurnal penyesuaiannya adalah :

(10/12) x Rp. 15.000.000 = Rp. 12.499.999

Rent Expense            Rp. 12.499.999

                        Prepaid insurance                            Rp. 12.499.999

2.       JURNAL PENUTUP ( CLOSSING ENTRIES)

Jurnal penutup sangat dibutuhkan pada proses akhir pembuatan laporan keuangan. Tujuan dari pembuatan ayat jurnal penutup ini adalah menutup semua perkiraan sementara  terhadap rekening atau akun sebagai berikut :

a.       Pendapatan

b.      Beban

c.       Modal usaha

Sebagai contoh :

Diketahui data-data dibawah ini dari Laporan Keuangan PT. Andhika Pratama

a.       Pendapatan senilai Rp. 25.000.000

b.      Beban senilai Rp. 10.000.000

c.       Modal usaha senilai Rp.  30.000.000

d.      Pengambilan pribadi senilai Rp. 750.000

Maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut :

a.       Membuat ayat jurnal penutup untuk rekening Pendapatan

Revenue                      Rp.25.000.000

                        Income Summary                            Rp. 25.000.000

b.      Membuat ayat jurnal penutup untuk rekening Beban

Income Summary    Rp.10.000.000

                        Expense                                               Rp.10.000.000

c.       Membuat ayat jurnal penutup untuk rekening Modal usaha

Capital Stock              Rp. 30.000.000

                        Income Summary                            Rp.30.000.000

d.      Membuat ayat jurnal penutup untuk rekening Pengambilan pribadi

Capital stock               Rp. 750.000

                        Prive                                      Rp. 750.000

3.       JURNAL PEMBALIK (REVERSING EANTRIES)

Ayat jurnal pembalik sangat berguna untuk menutup perkiraaan yang berhubungan dengan hal komitmen dan kontijensi.

Komitmen adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang masih harus dibayar, sedangkan Kontijensi adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang masih dapat diterima.

Contoh :

a.       Beban yang masih harus dibayar

b.      Pendapatan usaha yang masih dapat diterima

c.       Beban yang dibayar di muka

d.      Pendapatan yang diterima di muka

Contoh :

Pada tanggal 25 Desember 2012, perusahaan telah menetapkan gaji karyawan sebesar Rp.25.000.000, an akan di bayar pada tanggal 2 Januari 2013. Maka jurnal-jurnal yang berlaku adalah sebagai berikut :

a.       Pada saat pembebanan ( 25 Desember 2012)

Salaries Expense                      Rp. 25.000.000

                        Salaries Payable                                                Rp. 25.000.000

b.      Pada saat tutup buku ( 1 Januari 2013)

Salaries Payable                        Rp. 25.000.000                                   Reversing

                        Salaries Expense                              Rp. 25.000.000

c.       Pada saat membalikkan ( reversing ) ( 2 Januari 2013)

Salaries Expense                      Rp. 25.000.000

                        Cash                                                      Rp. 25.000.000

4.       JURNAL KOREKSI (CORECTION JOURNAL)

Suatu pertanyaan yang sering timbul bagi kita, Mengapa timbul jurnal koreksi ? Apa maksud jurnal koreksi?

Jurnal koreksi timbul dan dibuat, bila kita menemukan atau melakukan kesalahan pencatatan atau penjurnalan atas sebuah transaksi.  Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

a.       Kesalahan pelaksana pembukuan ( human error )

b.      Kesalahan program ( program error)

Ada 3 jenis kesalahan yang mungkin timbul dalam sebuah kegiatan pembukuan yaitu :

a.       Kesalahan atas nominal yang tercatat tetapi akun yang tersaji benar

b.      Kesalahan atas akun yang tercatat tetapi nominal yang tersaji benar

c.       Kesalahan atas akun dan nominal yang tersaji

Contoh kasus

a.       Kesalahan atas nominal yang tercatat tetapi akun yang tersaji benar

Pada tanggal 2 Januari 2012, Tuan Ahmad membeli sebuah Mesin Produksi secara kredit sebesar Rp. 2.501.000., tetapi dicatat sebesar Rp. 2.510.000.

Maka proses pembuatan jurnal koreksinya adalah sebagai berikut :

Jurnal yang tercatat oleh Tuan Ahmad

Machine      Rp. 2.510.000

        Account Payable              Rp. 2.510.000

Jurnal yang sebesarnya adalah :

Machine      Rp. 2.501.000

        Account Payable              Rp. 2.501.000

Jurnal Koreksi

1.       Membalikkan jurnal yang salah

Account Payable              Rp. 2.510.000

                Machine                              Rp. 2.510.000

2.       Membuat Jurnal yang sebenarnya

Machine                              Rp. 2.501.000

                Account Payable              Rp. 2.501.000

3.       Mencari selisih mana yang terbesar antara yang tercatat dan yang sebenarnya

Account Payable              Rp.        9.000

                Machine                              Rp.       9.000

( Perhatikan : karena yang tercatat adalah Rp. 2.510.000 sedangkan yang seharusnya adalah Rp. 2.501.000 maka terdpat selisih terlalu besar dengan yang sebenarnya sebesar Rp. 9.000 dan ini harus dikurangi dengan membalikkan jurnal yang salah tersebut dengan nilai selisih yang sebesar Rp. 9.000 )

Kemudian bagaimana jika yang tercatat adalah lebih kecil dari nilai yang sebenarnya?

Nilai yang tercatat oleh Yuan Ahmad adalah  Rp. 2.495.000 sedangkan yang sebenarnya adalah Rp. 2.501.000.

Maka proses pembuatan jurnal koreksinya adalah :

Machine      Rp. 2.495.000

        Account Payable              Rp. 2.495.000

Jurnal yang sebesarnya adalah :

Machine      Rp. 2.501.000

        Account Payable              Rp. 2.501.000

Jurnal Koreksi

1.       Memperhatikan jurnal yang salah

Machine              Rp. 2.495.000

                Account Payable              Rp. 2.495.000

2.       Mencari dan mencatat selisih mana yang terbesar antara yang tercatat dan yang sebenarnya

Machine              Rp.        6.000

                Account Payable              Rp.       6.000

( Perhatikan : karena yang tercatat adalah Rp. 2.495.000 sedangkan yang seharusnya adalah Rp. 2.501.000 maka terdapat selisih terlalu kecil dengan yang sebenarnya sebesar Rp. 6.000 dan ini harus ditambahkan dengan membuat jurnal yang baru dengan menambahkan nilai selisih yang sebesar Rp. 6.000 )

b.      Kesalahan atas akun yang tercatat tetapi nominal yang tersaji benar

Pada tanggal 2 Januari 2012, Tuan Ahmad membeli sebuah Mesin Produksi secara kredit sebesar  Rp. 2.510.000. Tetapi dicatat sebagai pembelian secara tunai

Maka proses pembuatan jurnal koreksinya adalah sebagai berikut :

Jurnal yang dibuat oleh Tuan Ahmad :

Machine                      Rp. 2.510.000

                        Cash                                                      Rp. 2.510.000

Jurnal Seharusnya adalah :

Machine                      Rp. 2.510.000

                        Account Payable                              Rp. 2.510.000

Maka Proses pembuatan jurnal koreksinya adalah :

1.       Memperhatikan jurnal yang salah

Machine              Rp. 2.510.000

                Cash                                                      Rp. 2.510.000

2.       Membuat jurnal yang sebenarnya

Machine              Rp. 2.510.000

                Account Payable                              Rp. 2.510.000

3.       Membuat jurnal koreksi

Cash                      Rp.  2.510.000

                Account Payable                              Rp. 2.510.000

( Perhatikan : pada jurnal koreksi ini kita membalikkan posisi cash yang semula di posisi kredit, dengan maksud menghapus perkiraan dan nilai dari cash tersebut, dan menimbulkan perkiraan Account payable )

c.       Kesalahan atas akun dan nominal yang tersaji

Pada tanggal 2 Januari 2012, Tuan Ahmad membeli sebuah Mesin Produksi secara kredit sebesar  Rp. 2.510.000. Tetapi dicatat sebagai pembelian secara tunai sebesar Rp. 2.501.000

Maka proses pembuatan jurnal koreksinya adalah sebagai berikut :

Jurnal yang tercatat oleh Tuan Ahmad :

Machine                      Rp. 2.501.000

                        Cash                      Rp. 2.501.000

Jurnal yang sebenarnya adalah :

Machine                      Rp. 2.510.000

                        Account Payable                              Rp. 2.510.000                    

Maka jurnal proses pembuatan Jurnal koreksinya adalah :

1.       Menutup jurnal perkiraan yang salah

Cash                      Rp. 2.501.000

                                Machine                              Rp. 2.501.000

2.       Membuat jurnal perkiraan yang sebenarnya

Machine              Rp.  2.510.000

                                Account Payable              Rp. 2.510.000

3.       Membuat jurnal penyesuaian untuk koreksi atas pencatatan transaksi yang salah tersebut

Cash                      Rp. 2.501.000

        Machine              Rp.         9.000

                                        Account Payable              Rp. 2.510.000